Ini adalah kabinet impian pribadi saya saja untuk memperpanjang visi dan misi membentuk kabinet pemerintahan yang bersih, profesional dan tangguh di dalam krisis ekonomi yang diperkirakan berlangsung 2-3 tahun ke depan.
Fokus saya ada di reformasi birokrasi, dukungan produk pengusaha dan industri dalam negeri, menangani pengangguran yang bertambah dan penanganan krisis ekonomi 2-3 tahun ke depan dimana selama 2-3 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah (atau naik sedikit saja) dibanding pertumbuhan ekonomi 2008.
Itu berarti pengangguran selama 2-3 tahun ini akan lebih banyak daripada pengangguran tahun 2008 nanti. Sehingga optimalisasi birokrasi, dukungan industri dan produk pengusaha dalam negeri harus ditingkatkan kualitas dan administrasinya.
Presiden RI : Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden RI : Boediono
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto
Fokus saya ada di reformasi birokrasi, dukungan produk pengusaha dan industri dalam negeri, menangani pengangguran yang bertambah dan penanganan krisis ekonomi 2-3 tahun ke depan dimana selama 2-3 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah (atau naik sedikit saja) dibanding pertumbuhan ekonomi 2008.
Itu berarti pengangguran selama 2-3 tahun ini akan lebih banyak daripada pengangguran tahun 2008 nanti. Sehingga optimalisasi birokrasi, dukungan industri dan produk pengusaha dalam negeri harus ditingkatkan kualitas dan administrasinya.
Presiden RI : Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden RI : Boediono
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian*) : Bayu Krisnamurthi
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Mardiyanto
4 Menteri Sekretaris Negara : Sudi Silalahi
5 Menteri Dalam Negeri : Anas Urbaningrum
5 Menteri Dalam Negeri : Anas Urbaningrum
6 Menteri Luar Negeri : Purnomo Yusgiantoro **)
7 Menteri Pertahanan : Juwono Sudarsono
8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Teten Masduki
9 Menteri Keuangan : Aviliani
10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Hatta Rajasa
11 Menteri Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ***) : Jero Wacik
12 Menteri Perdagangan : Mari Elka Pangestu
13 Menteri Pertanian : Bustanul Arifin
14 Menteri Kehutanan : M. S. Kaban
15 Menteri Perhubungan : Zulkifli Hasan
16 Menteri Kelautan dan Perikanan : Jafar Hafsah
17 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ****) : Felikson Silalahi
18 Menteri Pekerjaan Umum : Priyo Suprobo
19 Menteri Kesehatan : Siti Fadillah Supari
20 Menteri Pendidikan Nasional : Satryo S. Brodjonegoro
21 Menteri Sosial : Lukman Edy
22 Menteri Agama : Suryadharma Ali
23 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Andi Malarangeng
24 Menteri Komunikasi dan Informatika : J. B. Kristiadi
25 Menteri Negara Riset dan Teknologi : Kusmayanto Kadiman
26 Menteri Negara Lingkungan Hidup *****) : Yani Sagaroa
27 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : Yenny Wahid
28 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ******) : Amien Sunaryadi
29 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Max Supacua
30 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional : Sofian Effendi
31 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ******) : Erry Riyana Hardjapamekas
32 Menteri Negara Perumahan Rakyat : Lukman Hakim Saefudin
33 Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : Adhyaksa Dault
34 Jaksa Agung : Jimly Asshiddiqie
35 Gubernur Bank Indonesia : Sri Mulyani
Keterangan :
*) Perekonomian Indonesia lebih dari 50% disumbangkan dari sektor informal (UKM) dan sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di dalam sektor pertanian, kelautan, dan perkebunan. Indonesia bukanlah negara kaya barang tambang dan minyak, sehingga sudah selayaknya pembangunan Indonesia bukan bercirikan eksplorasi barang tambang (migas) tetapi bercirikan pembangunan produk dalam negeri yang berkualitas, terpadu dalam sistem, dan kreativitas disamping cerdik dalam menangkap peluang investasi dari pelaku usaha asing dari luar negeri ke Indonesia.
34 Jaksa Agung : Jimly Asshiddiqie
35 Gubernur Bank Indonesia : Sri Mulyani
Keterangan :
*) Perekonomian Indonesia lebih dari 50% disumbangkan dari sektor informal (UKM) dan sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di dalam sektor pertanian, kelautan, dan perkebunan. Indonesia bukanlah negara kaya barang tambang dan minyak, sehingga sudah selayaknya pembangunan Indonesia bukan bercirikan eksplorasi barang tambang (migas) tetapi bercirikan pembangunan produk dalam negeri yang berkualitas, terpadu dalam sistem, dan kreativitas disamping cerdik dalam menangkap peluang investasi dari pelaku usaha asing dari luar negeri ke Indonesia.
**) Pengalaman Pak Purnomo Yusgiantoro di bidang ekonomi dan luar negeri (Mantan Sekjen dan Presiden OPEC) sangat penting bagi pembelaan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Pengalamannya sangat diperlukan bagi Indonesia yang mampu unjuk gigi di tengah krisis ekonomi global saat ini untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi ke depan dunia internasional khususnya dalam bidang ekonomi
***) Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah digabungkan karena pada dasarnya adalah pembangunan secara keseluruhan industri dan produk dalam negeri. Kementrian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan dan inovasi produk dalam negeri baik di pasar dalam negeri dan luarnegeri.
Kalaupun kementrian ini tetap dipisah, calon yang tepat untuk menduduki posisi Menteri Perindustrian yaitu Pak Jero Wacik dan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah yaitu Pak Sandiaga S. Uno
****) Dengan begitu historisnya kesengsaraan para tenaga kerja Indonesia terutama yang berada di luar negeri maka sangat disarankan posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis pada keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
*****) Diramalkan antara tahun 2050-2100 akan banyak pulau yang tenggelam akibat pemanasan global di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka sangat disarankan posisi Menteri Lingkungan Hidup dipertanggungjawabkan kepada tokoh lingkungan hidup Indonesia.
******) Sangat disarankan sekali agar posisi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis terhadap reformasi birokrasi dan reformasi aparatur negara.
No comments:
Post a Comment