Waspada Masalah Ekonomi dalam bidang Lingkungan

Hujan dan badai yang relatif lebih tinggi tahun dan tahun depan ini dibanding tahun lalu ini harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia at dengan selalu memperbaharui informasi penyuluhan ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan. Karena masalah pemanasan global akan semakin dahsyat sampai waktu-waktu ke depannya.Oleh karena itu tentunya data tahun lalu akan kurang terpakai karena tahun ini tantangannya lebih berat.

Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia, Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah dalam pengembangan ekonomi sumber daya alam. Semua pihak yang berwenang dan berwajibi harus bisa memperbaharui, mensosialisasikan informasi, serta memberikan akses permodalan yang tepat kepada para petani, pekebun, dan nelayan supaya mereka dapat memperluas cakupan usahanya dan dapat meningkatkan manajemen resiko terhadap perubahan iklim global yang semakin hebat tahun ini.

Pelatihan Manajemen Resiko Sumber Daya Alam (pertanian, perkebunan dan perikanan) untuk beradaptasi terhadap krisis pemanasan global dan ancaman krisis pangan global oleh karenanya HARUS diberikan oleh pemerintah bekerja sama dengan instansi-instansi negara dan pemerintahan serta Bank Indonesia.

Dan pemerintah haruslah memberikan akses infrastruktur yang lebih luas dan banyak kepada para petani dan pekebun karena sudah dipastikan jalanan Indonesia khususnya di kawasan pertanian dan perkebunan sudah rusak berat karena diakibatkan selain jalanannya berada di sektor pedalaman juga karena sangat kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang ada.

Untuk hal ini, pemerintah harus bekerjasama meningkatkan akses masyarakat ekonomi pertanian dan perkebunan dalam infrastruktur yang sangat kurang di kawasan pertanian, perikanan dan perkebunan khususnya pedalaman (kawasan pertanian dan perkebunan) ini agar dapat meningkatkan PDB Indonesia dan yang jauh kebih penting, meningkatkan dan menjaga kapasitas KETAHANAN PANGAN Republik Indonesia yang kita cintai ini.

NB : Pemerintah di sini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah-pemerintah Daerah