Cara Mengurangi Kemiskinan Indonesia

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran. Pengangguran lawannya adalah bekerja. Bagaimana supaya orang2 bisa bekerja? Dengan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana agar lapangan kerja banyak tercipta? Dengan memberi orang2 kemudahan untuk berusaha dan berinovasi di dalam masyarakat

Sehingga sebenarnya tidak perlu menunggu investor luar negeri untuk menanamkan Investasi Langsung Luar Negerinya (FDI) di Indonesia baru kita mulai maju.

Saat ini sangat banyak sekali pengusaha mikro, kecil dan menengah yang kesulitan di dalam memperoleh pembiayaan untuk modal usahanya. Padahal secara cashflow mereka layak, tetapi karena mereka jarang bergaul dengan ketentuan2 administrasi perbankan spt harus mempunyai Badan Hukum, punya TDP, punya SIUP kalau mau dagang terutama ekspor, punya SIUJK kalau mau ikut usaha tender konstruksi pemerintah daerah, dan surat2 izin usaha lainnya. Mereka sudah harus berlama2 di birokrasi yg pengurusannya bisa cukup lama, menyita waktu, dan juga dikenai biaya tambahan selain adanya biaya2 siluman dalam pengurusannya.

Padahal kalau kita bisa menghilangkan biaya untuk pembuatan surat2 izin berusaha dan surat2 izin mendirikan badan usaha (atau dikurang seminim mungkin biayanya) maka kita akan menciptakan momentum bagi sektor riil masyarakat terutama sektor mikro, kecil dan menengah untuk berkembang. Di saat mereka sedang hebat2nya dan mau melompat ekspansi, sangat disayangkan mereka terbenturatap tak terlihat yaitu biaya birokrasi dan administrasi berusaha. Kalau atap itu dihilangkan, alangkah baiknya nantinya usaha2 tersebut dapat mempertahankan momentumnya dan berkembang lebih baik dan otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pengangguran.

Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pemerintah. Adanya penghapusan biaya administrasi berusaha di birokrasi jgn dilihat sebagai pengurangan pendapatan. Tetapi malah menciptakan penambahan pendapatan. Jika kita cukup teliti dalam melihatnya, ada semacam subsidi silang bagi pemerintah. Dengan kemudahan berusaha, otomatis usaha2 rakyat berkembang lebih pesat dan menciptakan penghasilan lebih. Penghasilan ini akan dikenai pajak, dan juga karyawan2 yg bertambah jg akan dikenai pajak. Barang2 yg beredar jg dikenai pajak PPN, dan meringankan beban pemerintah dlm pengangguran juga.

Jadi ini benar2 Win-Win Solution bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi penciptaan lapangan kerja yang otomatis akan mengurangi pengangguran di dalam masyarakat termasuk DKI Jakarta yg kita cintai.